Banyak Kejanggalan, Gerakan Save Pordasi Tolak Putusan Rakor Perpanjang Masa Jabatan Triwatty

Sugeng rawuh Katalog Green World di Website Kami!

VIVA – Gerakan Penyelamatan Pengurus Pusat Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordas) menolak keras hasil keputusan Rapat Koordinasi (Rakor) PP Pordas 2024 yang digelar Sabtu di Hotel Aston Kartika Grogol, Barat Jakarta. 27 Januari 2024. Banyak Kejanggalan, Gerakan Save Pordasi Tolak Putusan Rakor Perpanjang Masa Jabatan Triwatty

Ketua PP Pordas Jawa Barat Asep Noordin mengatakan, langkah penyelamatan Pordas ini merupakan respon seluruh pemangku kepentingan berkuda Indonesia yang memandang bahwa penyelenggaraan Pordas harus mengikuti aturan AD/ART yang berlaku saat ini. Mereka menilai hasil keputusan rapat koordinasi PP Pordas tidak sah karena tidak sesuai aturan.

“Kami melihat Pordasi melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan AD/ART. “Gerakan Belok Pordas bukanlah gerakan radikal, tidak ingin menghancurkan Pordas, tapi ingin memperkuat organisasi kita,” tegas Asep.

Gerakan Penyelamatan Pordas beranggotakan perwakilan dari 17 pengurus Pordas provinsi yang tergabung dalam 24 anggota Pordas yang didukung komunitas balap dan berkuda Indonesia. Bintang Piala Asia 2023: Jo Hyeon-woo, Pahlawan Korea Selatan dalam Adu Penalti Lawan Arab Saudi

Hasil rapat koordinasi Pordas yang ditolak salah satunya adalah Keputusan KONI Pusat Nomor 195 Tahun 2023 yang memperpanjang masa jabatan PP Pordas yang dipimpin Triwatty Marciano hingga November 2024.

Perwakilan pimpinan Provinsi Pordas, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menghadiri rapat koordinasi pimpinan PP Pordas untuk menolak hasil rakor tahun 2024.

Jejen Rusyana Dyan, Sekretaris Jenderal Pordas PP Jabar, menambahkan, rapat koordinasi Pordas 2024 tidak boleh mengambil keputusan apa pun. Menurut dia, rakor tersebut hanya sebagai sarana penyampaian informasi dari PP Pordas kepada pemerintah provinsi.

“Tapi kalau dilihat hasilnya, sepertinya apa yang diusulkan PP dalam rilisnya berbeda dengan apa yang disampaikan saat rapat koordinasi. Sebab, rapat koordinasi tidak mengambil keputusan, tapi menginformasikan kepada organisasi Pordas yang masih dalam tahap penyempurnaan, ujarnya.

Selanjutnya, Anggota Dewan PP Pordas Sulawesi Utara (Sulut) Sherpa Manembu mengumumkan masa jabatan Ketua Umum PP Pordas seharusnya berakhir pada 31 Januari 2024 sesuai surat edaran KONI.

Secara de jure pengurus PP Pordas diberhentikan, ujarnya.

Sementara itu, Jawa Tengah diwakili langsung oleh Ketua PP Pordas M. Danang menyerukan agar Munas Pordas segera diselenggarakan seiring dengan berakhirnya masa jabatan PP Pordas pada 31 Januari 2024.

Menurut dia, rapat koordinasi tahun 2024 bukan untuk mengambil keputusan. Namun, Danang memperkirakan dalam rapat koordinasi tersebut, tampak ada keputusan untuk memperpanjang masa berlaku PP.pordas melebihi Pekan Olahraga Rakyat (PON) 2024.

Apalagi jika hasil musyawarah rapat koordinasi tersebut dianggap sebagai keputusan Pordas PP, maka tidak sah karena anggota Pordas Pengprov provinsi yang hadir tidak memenuhi kuorum, kata Danang.

Danang mengatakan, tidak ada pemungutan suara persetujuan anggota yang hadir dalam rapat koordinasi pimpinan. Bahkan perwakilan pimpinan Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara menolak penjelasan Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen. Membasahi. Eko Budi Prasetyo tentang Alasan Pemberlakuan Peraturan KONI.

Tak disangka, keberatan perwakilan pimpinan provinsi justru diabaikan dan bahkan tidak dituangkan dalam risalah rapat. Oleh karena itu, gerakan penyelamatan Pordas mendorong SK KONI Nomor 195 Tahun 2023. Sebab, bertentangan dengan AD ART Pordas 2020 yang mengatur tata cara pembaruan administrasi, dengar pendapat nasional, dan lain sebagainya. Gerakan Menyelamatkan Pordasi juga meminta Pordasi mengikuti perintah Rakernas Yogyakarta pada November 2023, yakni membentuk TPP (Tim Seleksi dan Penjaringan) dalam waktu tiga bulan hingga 11 Februari 2024. PP Pordasi juga harus segera menyelenggarakan konferensi nasional. secepatnya setelah pemilu, sebelum Ramadhan 2024 mendatang, ”ujarnya.

Langkah Salve Pordas ini sekaligus mengingatkan PP Pordas bahwa periode 2020 – 2024, terhitung mulai 1 Februari 2024, masa kepemimpinannya telah berakhir. Oleh karena itu, ia sendiri tidak lagi mempunyai kewenangan PP Pordas, kecuali kewajiban menyelenggarakan Musyawarah Nasional tahun 2024. Banyak Kejanggalan, Gerakan Save Pordasi Tolak Putusan Rakor Perpanjang Masa Jabatan Triwatty

Ia meminta kepada manajemen yang kini telah habis masa jabatannya, segera menyampaikan laporan operasional dan keuangan periode 2020-2024.

Diketahui, gerakan penyelamatan Pordas ini mayoritas anggota Pordas, dengan dukungan penuh dari 90 persen klub dan pemilik kuda, baik komunitas balap maupun berkuda di seluruh Indonesia.

Langkah ini juga diikuti oleh kelompok sponsor acara dan penyelenggara acara berkuda, seperti EQINA yang tergabung dalam Panitia Berkuda PP Pordas periode 2012-2015 dan 2015-2019. Saat itu, EQINA sukses tetap menyelenggarakan kegiatan dan perlombaan berkuda selama masa keanggotaan FEI, meski musim hujan bagi Prabowo, jogging bersama 80.000 orang di Manado. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, disambut sekitar 80.000 orang asal Sulawesi Utara. Lapangan KONI Sario, Manado, Senin 5 Februari 2024. Katalog Green World 6 Februari 2024